Pegawai Negri Sipil vs Guru Honorer

Mengapa ada diskriminasi antara guru PNS dan guru Honorer? ini adalah pertanyaan besar yang paling sering ditanyakan oleh banyak orang, terutama para guru honorer.
Seperti kita ketahui, guru adlah guru. Mereka adalah orang-orang yang menjadi ujung tombak dari setiap bangsa. Mereka membawa kita dari kegelapan menuju terang. Mereka mendidik manusia yang belum mengenal peradaban menjadi tahu peradaban. Mereka membentuk kita menjadi berpengetahuan dari buta pengetahuan. Oleh karena itu, guru seperti malaikat yang didelegasikan oleh Allah untuk membimbing orang-orang agar mencapai masa depan lebih baik.

Sebaliknya, paradigma seperti itu telah berubah ketika pemerintah mengklasifikasikan guru menjadi dua bagian dilihat dari status administrasi, guru pegawai negri sipil dan guru honorer.

Guru PNS adalah guru yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai aparat pemerintah resmi. Sementara itu, guru honorer adalah guru yang bekerja secara sukarela dibidang pendidikan sebagai staf pribadi. Akibatnya, masalah muncul secara bertahap karena perlakuan berbeda yang diberikan pemerintah terhadap mereka.

Pemerintah cenderung memfokuskan perhatian pada guru PNS daripada guru Honorer. Hal ini dapat dibuktikan melalui kebijakan yang mendukung kemajuan guru PNS. Misalnya, guru PNS tentu tersedia dengan pendapatan tinggi secara konstan sebagai upah kerja mereka yang berasal dari anggaran pemerintah di bidang pendidikan. Selain itu, mereka juga diberikan berbagai tunjangan, seperti tunjangan pendidikan anak, kebutuhan prinsip dan sebagainya. Yang paling mengejutkan, mereka masih diberikan dana jika mereka telah lulus kualifikasi populer yang disebut sebagai sertifikasi guru.

Terlepas dari kenikmatan yang diperoleh oleh guru PNS, guru Honorer tampaknya tenggelam pada ketidakjelasan mereka. Sebenarnya, mereka memiliki tanggung jawab yang sama dibandingkan dengan guru PNS sebagai pendidik. Dalam hal ini, mereka mentransfer pengetahuan, mereka membangun karakter siswa-siswi, mereka memperluas wawasan siswa dan mereka menanamkan nilai-nilai agama dan sosial budaya sehingga siswa dapat memperbaiki didrinya nanti. Lalu mengapa mereka dibedakan?

Menyadari perbedaan yang sangat jelas di atas, maka pertanyaan konyol tiba-tiba muncul dari pikiran saya, apakah guru PNS lebih baik dari guru honorer?.
Jika saya ingat beberapa kasus yang dilakukan oleh guru PNS, mereka bisa menjadi pembuka mata kita untuk melihat seseorang  tidak hanya pada penampilan, tapi juga kualitas.
Pertama, ada sikap tidak bermoral ditunjukan oleh beberapa oknum guru PNS di Tapanuli Tengah - Sumatra Selatan, dimana mereka bercinta satu sama lain dan merekamnya ke dalam video (Sindonews.com, Selasa 29/10/2013).
Kedua, dua oknum guru PNS tidak hadir selama beberapa tahun di SD Tambakbaya Kec Sukaraja Kb Tasikmalaya dan banyak lagi contoh yang dapat membuat kita terkejut (Tribunnews.com, Sabtu/9/2013). Bagaimana ini bisa terjadi pada aparat pemerintah resmi yang dijamin sepenuhnya oleh pemerintah?

Dapatkah fasilitas yang baik memastikan kualita yang baik? saya pikir tidak begitu. Idealnya, guru yang telah ditunjuk sebagai guru PNS harus mampu menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka harus mendedikasikan diri untuk pendidikan nasional sejauh yang mereka bisa, karena pemerintah telah mengamanatkan mereka dengan tugas yang mulia. Salah satunya adalah untuk mendidik generasi bangsa demi masa depan yang lebih baik. Bahkan, itu seperti lamunan panjang yang belum diidentifikasi ketika mimpi tersebut menjadi kenyataan.

Guru PNS absen, standar rendah profesionalisme, sertifikat palsu dan korupsi merupakan sisi hitam yang membayangi dunia pendidikan nasional kita. Di satu sisi, mereka ssangat dimanjakan dengan berbagai fasilitas dan dana yang disediakan pemerintah dengan menggunakan uang rakyat. Di sisi lain, mereka mengkhianati janji mereka dengan disertai sumpah atas nama Allah dan Kitab. Apakah mereka benar-benar bersumpah atau hanya menggunakannya sebagai masker untuk menutupi kebobrokan mereka? Siapa tahu?. Akibatnya, tidak ada pengaruh yang signifikan dari layanan yang diberikan kepada guru PNS pada penampilan mereka.

Meskipun demikian, para guru honorer ternyata lebih pantas disebut Pahlawan Tanpa Tanda Jasa dalam dunia pendidikan nasional kita. Meskipun mereka tidak didukung materi seperti layaknya guru PNS, mereka telah membuktikan bahwa mereka mampu menyelesaikan tugas sebagai pendidik. Dengan kata lain, mereka dapat mengimbangi guru PNS dalam hal tanggung jawab sebagai pendidik. Misalnya, "Kinerja guru honorer" bagaimanapun, adalah jauh lebih baik daripada yang bersertifikat. Para guru PNS cenderung meninggalkan kelas karena berbagai alasan; untuk mengatasi masalah internal keluarga, untuk melengkapi persyaratan subsidi kerja dan sebagainya.
Karena mereka sering meninggalkan kelas, guru honorer menjadi pengganti mengajar 2-3 kelas sekaligus. Fakta ini sering dialami oleh para guru sekolah dasar, kata Anggoro Kepala Forum Tenaga Honorer Sekolah Negri Indonesia (FTHSNI) Klaten ke (solopos.com, Jumat 27/09/2013).

Oleh karena itu, pemerintah seharusnya mampu untuk mempertimbangkan kembali kebijakan yang telah mereka buat tentang kesejahteraan guru.

Kemana guru akan membawa pendidikan Indonesia?, masalah sebenarnya dalam pendidikan Indonesia adalah rendahnya kualitas guru di negara ini. Hal ini disebabkan guru, terutama mereka yang berada di sekolah dasar yang jarang berpartisipasi dalam pelatihan untuk memperbarui keterampilan dan pengetahuan mereka.
Kedua guru PNS dan guru honorer memiliki tanggungjawab yang sama untuk membuat kemajuan pendidikan di Indonesia. Meskipun guru PNS telah menikmati banyak fasilitas dan manfaat dari pemerintah dari pada guru honorer yang di sebutkan di atas, mereka masih menyadari bahwa tanggungjawab mereka lebih unggul dari guru honorer. Banyak guru PNS memiliki kualitas yang baik. Mereka melakukannya atas berdasarkan apa yang mereka dapatkan, misalnya, dengan fasilitas yang lebih baik seperti guru pelatihan, mereka bergantung pada apa yang mereka dapatkan dari guru pelatihan untuk kelas mereka. Mereka membuat rencana pembelajaran yang baik dan menerapkan berbagai media pembelajaran membantu siswa untuk memahami pelajaran.

Namun, guru honorer memjadi enggan sebagai guru yang baik ketika mereka dibandingkan dengan guru PNS yang memperoleh kedua fasilitas dan manfaat. Mereka tidak memaksimalkan apa yang harus mereka berikan kepada siswa sehingga siswa akan merasa lebih mudah dalam memahami pelajaran. Mereka hanya menjadi guru berdasarkan apa yang dia peroleh tanpa nafsu, tanggungjawab dan kualitas sebagai guru sejati dalam kelas. Tidak peduli apa guru itu, baik guru PNS atau guru honorer, mereka harus menyadari tanggungjawab mereka sebagai guru untuk memecahkan masalah dalam pendidikan di Indonesia dan membawa kemajuan yang lebih baik.

Apakah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mendorong kualitas guru? Seorang guru sekolah dasar di Jakarta Timur, Ujang, mengatakan bahwa apa yang ia dan rekan-rekannya butuhkan adalah pelatihan komprehensip untuk kurikulum saat ini. "Kunci untuk memberikan pendidikan yang lebih baik di Indonesia, tidak peduli apa bentuk kurikulum, adalah guru yang baik. Kita perlu pemerintah untuk lebih memperhatikan kami dalam hal meningkatkan keterampilan kita", katanya. Banyak program yang di selenggarakan oleh pemerintah untuk membuat guru yang lebih baik, misalnya: meningkatkan profesionalisme guru melalui programsertifikasi, memberikan dana untuk setiap sekolah untuk menambah atau memperbaiki fasilitas yang lebih baikdi sebut BOS (Bantuan Operasinal Sekolah) dan yang terbaru adalah kurikulum baru yang diberikan oleh pemerintah untuk memungkinkan guru meningkatkan kualitas pengajaran mereka.

Pada dasarnya, semua program yang seharusnya mendorong guru dalam meningkatkan kualitas yang baik, namun pada kenyataannya tidak membuat guru memanfaatkannya secara efektif. Seperti disebutkan di atas, kunci dari pendidikan kita adalah guru yang baik. melalui orang-orang, seluruh program pemerintah harus lebih perhatian pada program-program yang dapat meningkatkan keterampilan mengajar guru di kelas. Oleh karena itu, fasilitas dan kualitas pendidikan yang baik akan berkembang dengan baik.

Apakah pemerintah dan para guru sudah memainkan peran mereka yang tepat dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia? Ada banyak masalah bagi sekolah dan guru ketika pemerintah meluncurkan kurikulum nasional yang baru di 2013. Belum, itu tidak berarti bahwa ada kerusakan struktur pendidikan Indonesia. Percobaan dan kesalahan adalah bukti bahwa pemerintah telah memainkan peran mereka untuk mencari tahu cara terbaik untuk mendorong pendidikan kita.
Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh mengatakan bahwa kurikulum baru diharapkan dapat menggantikan bahan belajar padat, yang dianggap sebagai penyebab rendahnya prestasi mahasiswa Indonesia dibanding dengan negara lain. Bagi para guru, meningkatkan keterampilan mengajar mereka apakah itu dimulai dari pemerintah atau mereka sendiri adalah salah satu dari peran mereka untuk membuat pendidikan kita lebih baik. Selain itu, mereka menyadari tanggungjawab mereka sebagai guru baik guru PNS atau guru honorer. Mengajar untuk membuat perubahan,itulah yang guru harus di aktualisasikan di kelas dengan memberikan apa yang mereka miliki untuk mengembangkan pendidikan, tentu, pendidikan Indonesia.

Penulis: Fuad Abdullah